PALEMBANG – Sejarah baru saja tertulis dengan tinta emas di Bumi Sriwijaya. Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Sumatera Selatan menandai lahirnya kekuatan baru jurnalisme yang disegani. Dihadiri tokoh elit nasional, momentum ini menjadi alarm bagi para pemangku kebijakan—mulai dari tingkat Desa hingga Provinsi—bahwa era kontrol sosial yang ketat telah dimulai.
Kehadiran Tokoh Nasional: Pengakuan Terhadap Integritas Acara yang berlangsung megah di Palembang ini menjadi sorotan karena dihadiri oleh Penasehat Khusus Presiden RI. Kehadiran representasi pusat kekuasaan negara ini memberikan sinyal kuat bahwa keberadaan AKPERSI dipantau dan diakui secara nasional.
Dukungan juga mengalir dari institusi penegak hukum. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, melalui perwakilan Humas Polda Sumsel, menegaskan kemitraan strategis antara Polri dan jurnalis dalam wadah AKPERSI untuk menciptakan iklim informasi yang sehat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan melalui Staf Ahli Gubernur turut menyaksikan pengukuhan kekuatan pers yang kini membawahi jejaring 250 media di Sumsel tersebut.
Bukan Ormas, Tapi Benteng Keadilan Ketua Umum AKPERSI, Rino Triono, S.Kom., SH., dalam pidatonya menegaskan posisi organisasi ini sebagai organisasi profesi murni. Dengan kekuatan 2.500 media dan 100 DPC di seluruh Indonesia, AKPERSI memposisikan diri sebagai "Benteng Terakhir" bagi keadilan masyarakat.
"Kami hadir untuk menjaga marwah jurnalisme. Pejabat publik, mulai dari kepala desa hingga bupati, harus siap menghadapi kontrol sosial yang tajam dan faktual. Transparansi anggaran, termasuk Dana Desa, akan menjadi perhatian utama anggota kami," tegas Rino.
Pionir Digital dan Disiplin Baja Di era disrupsi, AKPERSI tampil sebagai pionir dalam edukasi AI (Artificial Intelligence) Digital Pers. Anggota AKPERSI dibekali kemampuan mendeteksi konten rekayasa hingga ke tingkat pemrograman, menjadikannya garda terdepan dalam mengawal program Kabinet Merah Putih dari ancaman hoaks.
Selain kecanggihan teknologi, AKPERSI menerapkan Disiplin Baja bagi anggotanya:
Sanksi Tegas: Wartawan yang memproduksi berita tanpa narasumber atau menyebar hoaks akan langsung dipecat secara tidak hormat.
Kontrol Sosial Masif: Instruksi langsung untuk mengawal kasus kemanusiaan, tambang ilegal, hingga transparansi anggaran daerah di 17 kabupaten/kota.
Independensi Mutlak: Menolak segala bentuk intervensi pihak luar yang mencoba menggoyahkan integritas jurnalis.
Deklarasi Melawan Ketidakadilan Hadirnya tokoh nasional seperti Laksamana TNI (Purn) Dr. Drs. Ir. Yono Thamrin serta jajaran Forkopimda menjadi bukti legitimasi AKPERSI. Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan deklarasi perang terhadap ketidakadilan dan jurnalisme instan.
Dengan bendera AKPERSI yang kini resmi berkibar di seluruh penjuru Sumatera Selatan, pesan bagi para pemangku kebijakan telah sampai: "Bekerjalah dengan benar dan transparan, karena mata dan telinga AKPERSI ada di mana-mana."
AKPERSI: Jaya, Berintegritas, dan Profesional!
Pewarta : DPC AKPERSI Pagar Alam
